(media belajar PPKn ): A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Senin, 12 Oktober 2020

A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyalahgunaan Keuangan Negara Tersistematis

Mulai pertemuan ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kalian akan diajak untuk mempelajari materi pembelajaran pada Bab 2. Hal ini menandakan bahwa kalian sudah berhasil mengusai materi pada bab sebelumnya.

Keberhasilan itu ditandai dengan diperolehnya nilai diatas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan ini. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mendalami ketentuan-ketentuan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara, keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada Bab 2 ini, coba kalian baca berita di bawah ini!

JAKARTA - Menyikapi perilaku penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap pengelolaan keuangan negara yang telah terpola dan berulang dari waktu ke waktu, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merasa perlu untuk menggelar seminar nasional dan lokakarya bertema “Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pengelolaan Keuangan Negra pada Tingkat Daerah”.

“Fenomena penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan negara diduga kuat bersumber dari hilir, yaitu sistem perencanaan dan penganggaran (SPA). Untuk itu, dibutuhkan pemahaman PPKN

bersama yang lebih sistematis atas faktor-faktor yang menerangkan efektivitas pengawasan dalam penegakan hukum melalui seminar dan lokakarya,” kata Farouk Muhammad (Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD), di press room DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta,

Selasa (13/12). Lebih lanjut, Farouk yang mengutip data BPK menjelaskan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir DPD menemukan sekitar 191.575 kasus penyimpangan senilai Rp103,19 triliun yang hingga tahun 2011 baru bisa diselesaikan 55,3 persen. “Sementara 23,4 persen di antaranya belum

ditindaklanjuti dan bahkan tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp24,91 triliun,” ujar Farouk Muhammad.

Untuk bidang penegakan hukum, menurut Farouk, terdapat deviasi yang cukup besar antara perkara yang dijatuhi hukuman, dituntut, disidik dan yang dilaporkan. Dari jumlah perkara yang ditangani Polri, Kejaksaan dan KPK dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rata-rata 2.548 kasus per tahun, jumlah perkara yang dituntut rata-rata 1.257 (Kejaksaan) dan 78 (KPK) atau 52,4 persen yang divonis bebas sekitar 10 persen,” ungkapnya. “Data itu menunjukkan sistem penegakan hukum masih

belum efektif,” tegasnya. Seminar nasional itu, kata senator asal Nusa Tenggara Barat, diharapkan

dapat menemukan masukan-masukan dalam rangka meminimalisir deviasi antara rekomendasi BPK dengan tindak lanjutnya dan praktik penyimpangan. Sementara di bidang hukum, dapat diminimalisir deviasi antara jumlah kasus yang masuk, yang ditangani dan yang diadili.

Seminar juga akan mencoba memaparkan fenomena penyalahgunaan keuangan yang disebabkan oleh kekuasaan dan pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan mulai dari prinsip-prinsip lemahnya

transparansi, benturan dan multitafsir peraturan perundang-undangan, sistem integrasi yang setengah-setengah dan peluang-peluang hukum yang masih bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kekuasaan serta kelemahan sistem atau lembaga pengawasan dalam sistem desentralisasi otonomi daerah, imbuhnya. (fas/jpnn) Sumber: http://www.jpnn.com/read/2011/12/13/111151/

Nah, setelah kalian membaca berita tersebut, coba kalian rumuskan pendapat

atau pertanyaan melalui tabel di bawah ini, sebagai bahan diskusi di kelas

bersama guru kalian!

Tugas

1. Tulis wacana berikut dalam buku tugas uplode tugas di link pemebelajaran sekolah online di web sekolah

2. isi pertanyaan yang ada dalam tabel berikut gunakan kata yang sopan serta santun tulis dalam kalimat epektif

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Empat Kunci Pengembangan Guru Merdeka Belajar

Kemerdekaan: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan menentukan tujuan, cara dan refleksi belajar untuk terus menerus melakukan pengembangan diri, seperti: terlibat dalam menetapkan target kinerja sekolah dan guru, memilih pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, dan melakukan refleksi berkala terhadap capaian dan proses mencapai target.
Kompetensi: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan mengembangkan kompetensinya sehingga siap menghadapi tantangan pengajaran sesuai bidang studi, murid yang diajar dan relevan dengan konteksnya, seperti kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, kesempatan melakukan proyek percobaan, kesempatan mendapatkan umpan balik berkualitas dan kesempatan menilai kompetensinya.
Kolaborasi: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan melakukan kolaborasi dengan guru dan komunitas untuk menghasilkan karya atau mencapai tujuan bersama, seperti: kesempatan berinteraksi ke sekolah lain, kesempatan terlibat di komunitas yang relevan dan kesempatan melakukan proyek bersama.
Karier: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan untuk mengenali, memilih, merencanakan dan mengembangkan karier sesuai potensi dan aspirasinya dengan tetap mengajar di kelas, seperti kesempatan berkarya, kesempatan mengenalkan karya melalui presentasi, pameran atau di web/aplikasi dan mendapat umpan balik terhadap karyanya.

Butir Sila Pancasila Sila 1

(1). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan pengenut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(2). Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(3). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekaerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda -beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(4). Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(5). Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
(6). Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesusi dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
(7). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Butir Pancasila Sila 2

(1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesui dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
(2). Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya
(3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
(4). Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
(5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
(6). Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
(7). Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
(8). Berani membela kebenaran dan keadilan
(9). Bangsa Indonesia merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia
(10). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Butir Pancasila Sila 3

(1). Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan peribadi dan golongan
(2). Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
(3). Membangun rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
(4). Membangun rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
(5). Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
(6). Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
(7). Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Butir Pancasila Sila 4

(1). Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
(2). Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
(3). Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
(4). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
(5). Menghormati dan menjungjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
(6). Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
(7). Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
(8). Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
(9). Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
(10). Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan

Butir Pancasila Sila 5

(1). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
(2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
(3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
(4). Menghormati hak orang lain
(5). Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
(6). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
(7). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
(8). Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
(9). Suka bekerja keras
(10). Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
(11). Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kursus Kita XII

Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.