(media belajar PPKn ): Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Kamis, 15 April 2021

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Selamat ya, atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan diterima di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri, karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai seorang pelajar adalah dengan menunjukkan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari materi dalam buku ini. Selain itu, kembangkanlah cara belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan teman kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas pada buku ini. Kalian saat ini akan segera memulai mempelajari Bab Pertama tentang NilaiNilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian amati gambar 1.1.

Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam arti luas, Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia 1. Macam-Macam Kekuasaan Negara Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakantindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di

wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, artinya setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh sesorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasai kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.

Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan sebagai berikut. a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273). a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undangundang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan Trias Politika.

PPT Pembelajaran BDR

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Empat Kunci Pengembangan Guru Merdeka Belajar

Kemerdekaan: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan menentukan tujuan, cara dan refleksi belajar untuk terus menerus melakukan pengembangan diri, seperti: terlibat dalam menetapkan target kinerja sekolah dan guru, memilih pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, dan melakukan refleksi berkala terhadap capaian dan proses mencapai target.
Kompetensi: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan mengembangkan kompetensinya sehingga siap menghadapi tantangan pengajaran sesuai bidang studi, murid yang diajar dan relevan dengan konteksnya, seperti kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, kesempatan melakukan proyek percobaan, kesempatan mendapatkan umpan balik berkualitas dan kesempatan menilai kompetensinya.
Kolaborasi: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan melakukan kolaborasi dengan guru dan komunitas untuk menghasilkan karya atau mencapai tujuan bersama, seperti: kesempatan berinteraksi ke sekolah lain, kesempatan terlibat di komunitas yang relevan dan kesempatan melakukan proyek bersama.
Karier: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan untuk mengenali, memilih, merencanakan dan mengembangkan karier sesuai potensi dan aspirasinya dengan tetap mengajar di kelas, seperti kesempatan berkarya, kesempatan mengenalkan karya melalui presentasi, pameran atau di web/aplikasi dan mendapat umpan balik terhadap karyanya.

Butir Sila Pancasila Sila 1

(1). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan pengenut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(2). Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(3). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekaerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda -beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(4). Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(5). Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
(6). Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesusi dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
(7). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Butir Pancasila Sila 2

(1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesui dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
(2). Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya
(3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
(4). Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
(5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
(6). Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
(7). Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
(8). Berani membela kebenaran dan keadilan
(9). Bangsa Indonesia merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia
(10). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Butir Pancasila Sila 3

(1). Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan peribadi dan golongan
(2). Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
(3). Membangun rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
(4). Membangun rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
(5). Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
(6). Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
(7). Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Butir Pancasila Sila 4

(1). Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
(2). Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
(3). Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
(4). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
(5). Menghormati dan menjungjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
(6). Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
(7). Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
(8). Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
(9). Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
(10). Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan

Butir Pancasila Sila 5

(1). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
(2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
(3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
(4). Menghormati hak orang lain
(5). Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
(6). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
(7). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
(8). Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
(9). Suka bekerja keras
(10). Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
(11). Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kursus Kita XII

Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.