(media belajar PPKn ): PPKn X

Jumat, 03 Agustus 2018

PPKn X

DPR

Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal

Pembagian kekuasaan secara horisontal yaitu pembagian kekuasaan

menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan

yudikatif ). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

secara horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan

pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembagalembaga

negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat

pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud

adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri

atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam

kekuasaan negara.

1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan

menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undangundang

dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini

dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar.”

3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undangundang.

Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan

Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu

kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7

menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan

dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri.”

6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di

Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,

tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”

Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah

berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara

Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung

antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung

antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil

Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

===================================

Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin

dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk

membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia

dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya

melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara

yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini

dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan

kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara

tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara

diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang

organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur

semua hal tentang kementerian negara, seperti kedudukan, tugas pokok,

fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan,

pemisahan atau penggantian, pembubaran/penghapusan kementerian,

hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah

non-kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan

pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya

dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya,

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala

nasional.

c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan

barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap

menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Dengan kata

lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab

kementerian negara adalah sebagai berikut.

a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas

disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi

urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama,

hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan

DDSD

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Empat Kunci Pengembangan Guru Merdeka Belajar

Kemerdekaan: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan menentukan tujuan, cara dan refleksi belajar untuk terus menerus melakukan pengembangan diri, seperti: terlibat dalam menetapkan target kinerja sekolah dan guru, memilih pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, dan melakukan refleksi berkala terhadap capaian dan proses mencapai target.
Kompetensi: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan mengembangkan kompetensinya sehingga siap menghadapi tantangan pengajaran sesuai bidang studi, murid yang diajar dan relevan dengan konteksnya, seperti kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, kesempatan melakukan proyek percobaan, kesempatan mendapatkan umpan balik berkualitas dan kesempatan menilai kompetensinya.
Kolaborasi: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan melakukan kolaborasi dengan guru dan komunitas untuk menghasilkan karya atau mencapai tujuan bersama, seperti: kesempatan berinteraksi ke sekolah lain, kesempatan terlibat di komunitas yang relevan dan kesempatan melakukan proyek bersama.
Karier: Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan untuk mengenali, memilih, merencanakan dan mengembangkan karier sesuai potensi dan aspirasinya dengan tetap mengajar di kelas, seperti kesempatan berkarya, kesempatan mengenalkan karya melalui presentasi, pameran atau di web/aplikasi dan mendapat umpan balik terhadap karyanya.

Butir Sila Pancasila Sila 1

(1). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan pengenut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(2). Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(3). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekaerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda -beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(4). Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(5). Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
(6). Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesusi dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
(7). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Butir Pancasila Sila 2

(1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesui dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
(2). Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya
(3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
(4). Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
(5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
(6). Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
(7). Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
(8). Berani membela kebenaran dan keadilan
(9). Bangsa Indonesia merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia
(10). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Butir Pancasila Sila 3

(1). Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan peribadi dan golongan
(2). Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
(3). Membangun rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
(4). Membangun rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
(5). Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
(6). Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
(7). Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Butir Pancasila Sila 4

(1). Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
(2). Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
(3). Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
(4). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
(5). Menghormati dan menjungjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
(6). Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
(7). Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
(8). Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
(9). Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
(10). Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan

Butir Pancasila Sila 5

(1). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
(2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
(3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
(4). Menghormati hak orang lain
(5). Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
(6). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
(7). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
(8). Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
(9). Suka bekerja keras
(10). Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
(11). Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kursus Kita XII

Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.